Jakarta — Dalam episode ke-13 GnG Talks, Ida Asep Somara, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), menekankan bahwa tata kelola kebijakan publik yang efektif harus melibatkan masyarakat sejak tahap awal.
Berawal dari analogi sederhana menata gelas di atas meja, Ida Asep menjelaskan bahwa kebijakan publik bukanlah keputusan sepihak. “Saat menata gelas, kita tidak bisa bilang ‘sudah bagus’ sendirian. Kita harus tanya publik apakah ini nyaman dilihat dan fungsinya jelas,” katanya.
Dalam konteks Kemenimipas, sebagai kementerian baru yang menggabungkan dua tugas besar yakni Imigrasi dan Pemasyarakatan, penguatan tata kelola kebijakan menjadi krusial. “Kebijakan tidak boleh parsial. Imigrasi dan Pemasyarakatan harus satu arah, satu frasa, satu nama,” tegasnya.
Ida Asep menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari siklus kebijakan mulai dari perancangan, implementasi, hingga evaluasi. Tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan berisiko menjadi menara gading yang jauh dari kebutuhan riil.
Saat ini, Kemenimipas sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Kebijakan Publik yang akan menjadi pedoman nasional bagi seluruh unit di bawahnya. Regulasi ini memastikan setiap kebijakan transparan, terukur, dan berbasis masukan publik.
Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen penuh dalam pelaksanaan kebijakan. Mengutip kalimat penutup yang menggema: “Implementing public policy requires full commitment. There must be no conspiracy.”
Dengan pendekatan ini, Kemenimipas berkomitmen membangun birokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga responsif, inklusif, dan benar-benar melayani rakyat karena kebijakan yang hebat lahir dari suara publik yang bermakna.
